• Sel. Jul 23rd, 2024
SHARE

Bharata Yudha.Com- Kuasa hukum FS, Harton Badia Simanjuntak dan Bintang MIM Panjaitan berharap kegiatan pengukuran dan pemagaran objek tanah seluas 12.000 M2 di Jalan Boksit Lingkungan II Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, pada Senin (29/8/2022), berjalan dengan kondusif.

“Surat dari pengadilan sudah ada, jadi tinggal pemagaran saja. Rencananya hari Senin (29/8/2022) dilakukan pemagaran dari kita,” sebut Bintang Panjaitan, Jumat (26/8/2022).

Bintang Panjaitan menyebutkan, objek tanah tersebut diperoleh kliennya FS dari jual beli dengan H. Syamsudin pada tahun 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Wijaya dengan nomor 112/XI/Leg/2005, dimana pada awalnya Objek tanah milik Syamsuddin diperoleh berdasarkan ganti rugi yang dibuat antara Nemeng dengan Syamsuddin tanggal 20 Desember 1963 dan tanda penyerahan tanah yang dibuat oleh Akub Djiban dengan Syamsuddin tanggal 21 Oktober 1973,” ucap dia.

Bintang Panjaitan memaparkan, sebelum tanah tersebut dibeli kliennya dari Syamsuddin, ternyata tanah itu dimanfaatkan warga sebagai sarana olahraga sepakbola. “Karena setelah tanah tersebut beralih dari Nemeng dan Akub Djiban kepada Syamsuddin, objek tersebut belum dimanfaatkan langsung oleh Syamsudin,” ungkap dia.

Lanjut dia, pada tahun 1990, Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada masyarakat agar tanah tersebut akan dipakai, namun “Tidak ditanggapi masyarakat sehingga tahun 1992 Syamsuddin mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara No 18/Pdt.G/1992/PN. Dimana Warga sebagai tergugat, dan perkara tersebut dimenangkan oleh Syamsuddin,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung dia, warga melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan perkara No 464/PDT/1992/PT Mdn Jo kasasi dengan perkara No 1213K/Pdt/1993 Jo peninjauan kembali dengan perkara No 702PK/Pdt/1996. “Yang mana semua upaya hukum yang dilakukan oleh warga justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan tetap memenangkan Syamsuddin dam menyatakan objek tanah tersebut adalah sah milik Syamsuddin,” jelas dia.

Kemudian atas dasar itu, sambung dia, Syamsuddin mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No 13/Eks/1996/18/Pdt.G/1992/PN.Mdn pada tanggal 3 Juni 1996, dan objek tanah tersebut telah diserahkan kepada Syansuddin selaku pemohon eksekusi “Selain itu, berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Medan Nomor 593/4960 tanggal 25 April 2008 prihal pencabutan surat wali kota Medan no 593/12645 bertanggal 28 Agustus 1999. Yang pada pakoknya dalam surat tersebut adalah mencabut surat nomor 593/12645 prihal permohonan untuk tidak merubah dan menetapkan peruntukan atau penggunaan lapangan sepak bola Kota Bangun tetap sebagai sarana olahraga,” ucap dia.

Selanjutnya, kata dia, dikeluarkannya surat dari Pemerintah Kota Medan nomor 593/4960 tanggal 25 April 2008 tidak terlepas dari musyawarah pihak Syamsuddin dengan warga. “Dimana Syamsuddin bersedia menyediakan tanah seluas 3.120 M2 sebagai pengganti lapangan sepak bola yang dipermasalahkan tersebut dan warga tidak keberatan lapangan sepak bola dipindahkan pada lokasi tanah pengganti,” ucapnya.

“Bahwa bukti adanya penyerahan tanah pengganti tersebut telah dibuat berita acara penyerahan atas sebidang tanah dengan cara hibah dari Syamsuddin kepada pemerintah kelurahan Kota Bangun dan masyarakat setempat pada tanggal 14 Mei 2009. Dan penyerahan itu disaksikan oleh Camat, Koramil, Kapolsek,” terang dia.

Atas dasar inilah, sambung dia, kliennya FS sebagai pembeli tanah Syamsuddin kemudian berencana melakukan pemagaran dan pengukuran tanah. “Namun saat itu ada perlawanan dari warga, sehingga tidak terlaksana,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap pada Senin 29 Agustus 2022 direncanakan kembali untuk melakukan pemagaran dan pengukuran tanah yang telah dibeli FS dari Syamsuddin. “Klien kita membutuhkan dukungan bantuan pengamanan dari pihak kepolisian khususnya Polres Belawan. Semoga kegiatan tersebut nantinya berjalan aman dan kondusif,” harapnya, karena perlawanan atau penolakan masyarakat tidak berdasar dan terkesan masyarakat sendiri ingin mengkondisikan keadaan seolah-olah pemagaran tanah tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. ( Bharata 1 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *